feri amsari. Termasuk menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. feri amsari

( lahir 2 Oktober 1980 ) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. "Bukan tidak mungkin ada nuansa politik. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan menteri yang ingin maju capres dan wapres tidak perlu mundur dari posisinya. Suara. JAKARTA, KOMPAS. Tudingan Feri Amsari ini sangat berbahaya apalagi dia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dosen di Universitas Andalas, Padang yang menjadi panutan banyak orang,†tegas Darmizal dalam keterangannya, (12/5). Kala itu, Feri berjanji menjadi petualang kuliner jika punya rezeki lebih. Sabtu, 04 Maret 2023 | 14:45 WIB. RAMALAN ZODIAK SABTU 12 Oktober 2019: Capricorn Tertekan dan Gemini Perlu KonsentrasiTEMPO. Pegiat. Menurut dia, tes tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang janggal dan mengada-ada. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak beralih status sebagai ASN. Kalau Anda tidak mengakui pemerintahan ini silakan pergi ke luar negeri," tegur Irma kepada Feri Amsari. kumparanNEWS. Pinangki yang menjadi terdakwa dalam kasus. Feri Amsari: Yang Ingin Bubarkan KPK Berarti Sejak Awal Terlibat Upaya Pelemahan. Jangka Waktu Penelitian Jangka Waktu Penelitian : Agustus 2010 sampai dengan Oktober 2010. Join to connect. (lahir 2 Oktober 1980) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Cek Fakta Infografis JAKARTA BOGOR. H. Feri Amsari menilai perpanjangan masa jabatan merupakan perkara yang boleh sepanjang disepakati oleh pembentuk undang-undang dan diatur sedemikian rupa oleh konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan sosok krusial dalam episode pelemahan KPK adalah Presiden Jokowi. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. Feri Amsari menyebutkan bahwa putusan hakim PN Jakpus tersebut adalah bukti adanya gerakan dari pihak-pihak yang ingin penundaan pemilu 2024. Sebab, penyelenggaraan tes untuk peralihan status sebagai ASN tak diatur dalam undang-undang. JAKARTA, KOMPAS. 13s . Sebab, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah. , LL. Dosen Hukum Tata Negara, Kekuasaan Kehakiman, Ilmu Perundang-undangan, Kekuasaan Presiden, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Hukum Konstitusi. TRIBUNNEWS. Dosen hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin mengeluarkan keputusan presiden. "Tentu putusan ini mengejutkan karena sebenarnya banyak aturan yang dilanggar, salah satunya yang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa hal itu terjadi di ujung masa jabatan pimpinan KPK periode ini. com - Dosen Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari dipanggil polisi untuk dimintai keterangan dalam kasus perusakan gedung DPRD Sumbar, saat demo mahasiswa pada 25 September 2019 lalu. "Saya agak bertanya-tanya, apakah MA tidak mempertimbangkan berbagai hal. Hal tersebut diutarakan Feri Amsari yang juga sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dalam merespons putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima terhadap KPU. Ia merupakan pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. JawaPos. Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom) Jakarta -. JawaPos. M Mitra : Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Direktur/Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas AndalasFeri Amsari. Scroll to top. Ketiga, adalah pemodal atau investor,” ucap Feri Amsari membuka pernyataannya dalam Sidang Rakyat pada 31 Mei 2020. Nasional. com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, Putusan Mahkamah Agung ( MA) Nomor 44 Tahun 2019 terkait aturan pilpres tidak berpengaruh kepada hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Feri menyebut kemarahan kedua ditujukan pada partai politik terutama yang mendukungnya. , LL. Feri Amsari menilai banyak pasal pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Feri mengatakan, perbedaan redaksi ini pertama-tama harus diperbaiki. Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, merasa Rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga merupakan sebuah keanehan karena jika berlaku negara sampai masuk ke ruang privat publik. TRIBUNNEWS. . Feri terkejut dengan pernyataan Jokowi yang mengaku akan 'cawe-cawe' dalam Pemilu untuk. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, cawe-cawe politik boleh saja dilakukan Jokowi sebagai kader. Dengan demikian, UU Cipta Kerja dapat dianggap. COM - Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), memberikan komentar pedas terhadap Anas Urbaningrum, mantan narapidana korupsi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PKN. Bagi dia, usulan pembubaran ini sejalan dengan upaya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK pada 2019. Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu berkaitan dengan kepentingan di. Feri menilai agenda tersebut berpotensi menjadi liar hingga mengembalikan Majelis. TEMPO. Menurut Feri, UU ini lahir sebagai perubahan UU Provinsi Sumbar. Feri Amsari menyoroti fenomena sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi bakal calon anggota legislatif. Jakarta (ANTARA) - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengaku heran terkait rencana mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup saat tahapan sudah berjalan. 7 Suka · 8 Komentar ·. Ia menilai bahwa pengesahan Perppu jadi UU Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 52 ayat (4) dan ayat. Menurut Feri, jika usulan itu dipaksakan untuk dibahas bahkan terwujud, maka ada pelanggaran terhadap konstitusi negara. Ketiga, adalah pemodal atau investor,” ucap Feri Amsari membuka pernyataannya dalam Sidang Rakyat pada 31 Mei 2020. H Hukum Tata Negara Ilmu Hukum 5. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan atau cacat prosedur. Jakarta, tvOnnews. Law, London: Published by Blackstone Press Limited, h. Menurut Feri, banyak. Pegiat antikorupsi yang juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku sangat kesal ketika mendengar kabar mantan Juru. Feri Amsari. H. Survey yang dilakukan ELSAM di lima propinsi ini, khusus mengukur situasi praktik kebebasan berekspresi. "Bagi saya itu diskriminatif, perspektif yang berbeda soal. Feri Amsari menilai pengadilan belum berwenang mengadili sengketa Partai Demokrat sebelum sidang mahkamah partai digelar sesuai UU Parpol. Dengan kata lain Parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu untuk diikutkan dalam. Feri Amsari mengungkapkan bahwa pandangan Denny perlu dikaji secara alamiah. Satu di antara kuasa hukum Partai Buruh, Feri Amsari mengklaim, bunyi pasal yang mengatur presidential threshold 20 persen berseberangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. TRIBUNJATENG. COM, PADANG- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari angkat bicara perihal Undang-undang (UU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 17 Tahun 2022 yang telah diteken oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Pria 39 tahun itu berharap Tim Saber Pungli dapat bekerja dengan baik untuk memastikan layanan publik. CO, Jakarta - Aktivis hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, menyayangkan sanksi Mahkamah Agung terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima agar KPU menunda Pemilu 2024. Feri mengatakan. , LL. Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International. Jakarta -. 3+ billion citations. Namun gelombang penolakan terhadap RKUHP terus diutarakan berbagai pihak, termasuk Direktur Pusat Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari. Feri menilai, sikap anggota DPR maupun partai politik yang ogah-ogahan hingga menolak membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset, membuat tuduhan bahwa mereka menggunakan uang ‘panas’ hasil korupsi atau kejahatan lain beralasan. H. H Hukum Konstitusi Ilmu Hukum 4. Selain itu, Pemohon I memandang, partai politik atau gabungan partai. Yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (1/9). Karena terasa ngawur dan dipaksakan," imbuhnya. Hal ini dikatakan Feri Amsari karena saat ini Presiden Jokowi sedang menjabat sebagai Presiden RI, namun jika mencalon jadi Wapres itu aneh dan merusak marwah. Salah satu kuasa hukum pemohon, Feri Amsari, Senin (24/7/2023), mengungkapkan, hak konstitusional Haris dan Fatia untuk turut serta memajukan hak asasi manusia dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) telah dirugikan secara konkret. "Ini langkah tepat dan sudah sesuai UU (Keputusan Menkumham)," kata Feri kepada wartawan, Rabu (31/3/2021). Feri Amsari (Foto: Ari Saputra) Jakarta -. Adam Muhsi i. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari (kanan), berdiskusi dengan Bambang Widjojanto/Repro. com, Kamis. , M. Pasalnya, penghapusan itu tak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam. Suara. 11 Jun 2023. JAKARTA, KOMPAS. Bukan hal yang tidak mungkin, Feri menyebut bahwa kecurangan juga dilangsungkan oleh satuan. JAKARTA, KOMPAS. Padang Area, West Sumatera, Indonesia. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA - Dua kubu berseteru Partai Demokrat saling klaim keabsahan kepengurusan mereka, baik kubu Cikeas pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maupun kubu Kongres Luar. Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Feri Amsari, menilai pemerintah salah tafsir soal putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku untuk era Firli Bahuri. Feri mencantumkan 1 pekerjaan di profilnya. Universitas Andalas . Ia menegaskan bahwa Firli Bahuri tidak lagi memenuhi syarat menjadi pimpinan KPK karena pernah diberikan sanksi etik ketika menjabat sebagai direktur deputi penindakan di. 8,624 Followers, 1,266 Following, 1,752 Posts - See Instagram photos and videos from Feri Amsari (@feriamsari)Feri Amsari pun mengatakan bahwa syarat tersebut seharusnya diberlakukan juga saat anggota partai mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Melansir dari berbagai sumber, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mencurigai isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. TRIBUNNEWS. REPUBLIKA. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai penunjukan ini tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO. "Aneh rasanya kita kalau dalam konteks profesionalitas penyelenggaraan pemilu masih ragu dan memperdebatkan sistem mana yang paling layak untuk dilaksanakan," kata Feri Amsari di Jakarta, Rabu Hal tersebut disampaikan Feri dalam diskusi bertajuk "Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia". Iklan. Jakarta -. Pasalnya, PN tidak punya wewenang. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bentuk pelecehan terhadap presiden. , M. Baca Juga: Feri Amsari Sarankan Ketua MK Undur Diri Jika Nikahi Adik Jokowi, Ini Penjelasannya! Feri sekaligus membantah pembelaan dari sebagian pihak yang membenarkan sikap Apdesi pimpinan Surta Wijaya tersebut yang menyebutkan bahwa kepala desa boleh mendukung karena bukan masa kampanye. "Kalau kasus Tanak tidak disidang dan kena sanksi etik keras,. com - Kubu Rocky Gerung menghadiri gugatan perdata yang dilayangkan oleh Advokat David Tobing di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam kasus ini polisi sudah. com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai terdapat unsur pelanggaran dalam berubahnya redaksi putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 103/PUU-XX/2022 soal uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Theme by SiteOrigin. CO, Jakarta-Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, heran dengan maksud Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 dan mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (). H. Aturan tersebut kini sudah tidak berlaku bersamaan dengan terbitnya Perppu Ormas. JAKARTA, KOMPAS. "Pimpinan KPK hari ini sedang cawe-cawe urusan kasus yang berkaitan dengan pencalonan kubu oposisi pemerintah. Dia menekankan parpol sebagai core bussiness. Diketahui, dalam pasal 5 C UU tentang Provinsi Sumbar itu menekankan adat dan budaya Minangkabau. TEMPO. Pun soal wacana penambahan masa jabatan presiden, juga terlalu sederhana jika sampai jadi alasan kencang mewacanakan amandemen. kumparanNEWS. Tribun Network. Selasa, 28 Maret 2023 10:10 WIB. Sebab, masyarakat. Ia menjadi perbincangan publik karena dicecar habis oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan. Dia menilai ada kejanggalan dari beberapa perspektif. Dia menyebut gugatan yang dilayangkan Ghufron adalah terkait masa jabatan, bukan tentang perpanjangan masa jabatan 1 tahun ke depan. Presiden Jokowi mengakui akan cawe-cawe di Pemilu 2024 untuk memastikan pembangunan di pemerintahannya tetap dilanjutkan di kepemimpinan selanjutnya. , LL. Beredar video Arteria Dahlan mencecar Feri Amsari di sela-sela break syuting Mata Najwa. Dua hal. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. Peneliti PUSaKO, Feri Amsari, mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan pemerintah terhadap Pasal 28H UUD 1945. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, merespons terkait hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih diminta konsultasi dulu ke DPR sebelum ambil keputusan. Network. 616 followers 500+ connections. Radikal dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa kompromi," kata Feri Amsari dalam program Blak-blakan di detik. Although multipartism is deemed as a vital element of democracy, since it fosters freedom of expression, and association, it was not until the advent of the political era. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat politis dan. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari . Sarjana Hukum. CO, Jakarta-Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari turut mengomentari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberikan sanksi ringan kepada hakim konstitusi Guntur Hamzah karena terbukti melanggar etik dan mengubah putusan MK. Namun, suara tidak setuju datang dari pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Feri melaporkan Pahala. Rabu, 28 September 2022 22:40 WIB. H. Napitupulu g. , LL. COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Partai Buruh, Feri Amsari, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan pengujian aturan presidential threshold (PT) 20 persen, sebelum tanggal 19 Oktober. feri amsari. COM- Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan kesalah formal UU Cipta Kerja sangat jelas. - Halaman 4Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memberikan empat catatan pentinu bagi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027.